Sabtu, 02 Mei 2015 - 18:05:23 WIB
Peran Diklat Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Artikel Kepegawaian - Dibaca: 5057 kali

Peran pentingnya suatu diklat bagi PNS tidak diimbangi dengan kualitas pelaksanaan diklat yang ada sehingga output yang dicapai cenderung tidak maksimal, beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan diklat adalah sebagai berikut :

  • Diklat masih dipandang hanya formalitas karena tidak didasari dengan analisis kebutuhan diklat, sehingga terkadang peserta yang mengikuti diklat bukan peserta yang membutuhkan peningkatan kompetensi, kadang kala hanya dipandang sebagai peningkatan kesejahteraan pegawai karena melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti diklat tersebut ;
  • Pelaksanaan diklat masih belum mempunyai standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan tersebut meliputi Kompetensi, Tenaga Pengajar, dan sarana dan prasarana . standar sangat penting dilakukan untuk penyeragaman pelaksanaan dan menjaga kualitas diklat, karena tidak terstandar maka pelaksanaan diklat kadang disesuaikan dengan kondisi keuangan instansi tanpa memperhatikan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan diklat tersebut;
  • Tidak ada output atau parameter keberhasilan diklat yang terukur, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan diklat sulit diukur,dengan tidak terdapat parameter yang jelas membuat setelah dilakukan diklat cenderung tidak melaksanakan tindak lanjut;
  • Tidak ada pengawasan dan pengendalian lulusan diklat, sehingga Pengembangan PNS yang mengikuti diklat sulit di monitor, bahkan cenderung setelah dilakukan diklat tidak dilakukan evaluasi terhadap peserta.

Untuk meningkatkan kualitas Diklat, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BKN guna mewujudkan visi menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025 :

  • Meningkatkan mutu diklat dengan cara berperan aktif sebagai penyedia SDM khusus yang mempunyai kompetensi sebagai tenaga widyaiswara/fasilitator yang mengajar diklat khusus kepegawaian, dalam hal ini BKN mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi para widyaiswara/fasilitator yang telah lulus uji kompetensi dengan memanfaatkan Computer Assisted Test dan Assesment center BKN dan diklat Training of Trainer. Diharapkan dengan adanya uji kompetensi para widyaiswara/fasilitator yang mengajar diklat mempunyai kompetensi, dan outputnya dapat memberikan transfer of knowledge kepada peserta dalam mengimplementasikan materi diklat;
  • Membuat standarisasi pelaksanaan diklat yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana serta output keberhasilan pelaksanaan diklat yang terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan diklat ;
  • Melakukan analisis kebutuhan diklat untuk mengukur kompetensi apa yang harus dimiliki pegawai dan diklat apa yang harus diikuti. Pengukuran kompetensi dapat dilakukan dengan berbasis jabatan maupun dengan basis pemegang jabatan. Pengukuran berbasis jabatan dapat menggunakan instrument yang telah dibuat seperti Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan, sedangkan pengukuran dengan basis jabatan dapat dilakukan dengan metode pemetaan bakat pada pemegang jabatan tersebut.
  • Melakukan pengawasan dan pengendalian lulusan diklat. Fungsi pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan audit yang melibatkan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, diharapkan dengan adanya pengawasan dan pengendalian lulusan diklat dapat mengimplementasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat. Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan perlu dilakukan penetapan output atau hasil.
Dengan mengoptimalkan peran diklat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi PNS yang outputnya adalah peningkatan kinerja (dodo).

Copyright © 2015 by Kanreg IX BKN Jayapura All rights reserved.