Minggu, 28 Juni 2015 - 10:36:02 WIB
MEMAKNAI REFORMASI BIROKRASI MELALUI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Artikel Kepegawaian - Dibaca: 3356 kali

MEMAKNAI REFORMASI BIROKRASI MELALUI REFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Sebuah gagasan untuk mewujudkan visi Good Governance, dari sekedar janji  menjadi kenyataan
Oleh :   Wisnu Hartana
Jayapura,     Mei  2015

 INSPIRASI:

“Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia kecuali untuk melayaniKU”. (QS Az Zariyat/51: 56)

“Dan Dia-lah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kalian di atas yang lain, untuk menguji kalian atas (karunia) yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Qs. Al An’am [6]:165)

 

  Diskripsinya :

 Misi kepemimpinan manusia di muka bumi a.l: merawat ligkungan, melindungi mahluk hidup dr kpunahan, menjaga kelestarian alam, tegakkan kbenaran/hukum, tebar kasih sayang, dan hasilkan kemakmuran.

Khairunnas anfa’uhum linnas : Se-baik2 manusia adl manusia yg bermanfaat bg orang lain” (HR Buchori Muslim)

 

BAB. I PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG  

  1. Penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (rules and regulation) menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep Good Governence.
  2. Perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan daerah menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran meningkatakan kualitas pelayanan publik.

 

Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik  diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah  dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. 

 

Reformasi pelayanan publik harus menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik semakin efisien, responsive, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance.

 

I.     Maksud dan Tujuan

 

Maksud ;

Menyatukan persepsi dan gerak langkah seluruh aparatur dalam mewujudkan Good Governance.

 

Sedangkan  tujuannya  adalah :

1.   Memperkokoh komitmen dan konsistensi aparatur.

2.   Mewujudkan aparatur yang kompeten, profesional, dan rendah hati.

3.   Mewujudkan birokrasi yang berdaya guna dan berhasil guna.

4.   Kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat.

 

BAB II ALUR PIKIR MEMULAI PERUBAHAN

 

1.   INTROSPEKSI DAN MAWAS DIRI SEBAGAI  STARTING POINT PERUBAHAN

 

1.1. Introspeksi (muhasabah) adalah upaya yang harus dilakukan dengan SADAR dan JUJUR, serta secara terus menerus,  untuk memperhitungkan dan mengevaluasi diri terhadap apa yang telah dan akan dilakukan / dikerjakan.

                  

1.2. Mawas Diri

     Harus disadari bahwa hakekat manusia adalah tempat kurang, lemah dan salah.

     Dengan mawas diri, akan mendorong kita untuk bersikap arif dan bijaksana, baik dalam mengelola perbedaan pendapat, menerima saran maupun merespon kritikan, sehingga dalam mengambil keputusan dapat dilakukan secara rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

 

1.3. Memaknai Perubahan

     Perubahan mengandung makna sebagai suatu proses untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik/lebih indah dan lebih bermartabat di masa depan.

     Menganalisis unjuk kerja kita saat ini, dibandingkan dengan unjuk kerja yang seharusnya ( yang lebih baik/indah).

     Suatu misi perubahan dapat dinilai berhasil apabila ikhtiar tersebut dapat memberikan “value added“ yang nyata bagi publik dalam memperoleh hak-hak sipilnya.

2.   Permasalahan mendasar yang menjadi penyebab belum optimalnya kegiatan pembangunan di era otonomi daerah adalah budaya kerja birokrasi pemerintah yang masih menggunakan paradigma lama, sehingga melahirkan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

 

2.1. Birokrasi  pemerintah umumnya  terjebak budaya kerja rutinitas  yang monoton tanpa kreatifitas dan inovasi.

       Mereka masih terbelenggu kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan publik terkini, dan bahkan menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka.

2.2. Sebagian kebijakan yang dibuat belum berorientasi keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan publik (masih berorientasi proyek).

         Kebijakan publik yang dibuat tidak berbasis pada permasalahan yang dihadapi masyarakat, karena disusun di belakang meja tanpa analisis yang cermat dan komprehensif.

2.3.   Sinergitas antar lembaga birokrasi dan antar sektor dengan elemen masyarakat (stakeholder) belum optimal.

         Egoisme sektoral masih sangat kental, hal ini bisa dilihat dari kebijakan publik yang ada, masing – masing sektor masih berdiri sendiri – sendiri, belum terdapat kebijakan publik yang menyeluruh dan terintegrasi, sehingga tidak dapat mengakomodir permasalahan yang dihadapi masyarakat secara kolektif.

 

BAB III
REFORMASI PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI
INSTRUMEN GOOD GOVERNANCE


1.       PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK

 

       Melakukan reformasi (perubahan) pelayanan publik, harus dimulai dari merubah pola pikir (mind set) dan perilaku (attitude) individu aparaturnya. Setting pola pikir dan perilaku aparatur dimaksud, harus difokuskan untuk membebaskan diri dari belenggu rutinitas yang telah menyebabkan kita tidak bisa melihat / menilai sesuatu secara obyektif.

      Belenggu rutinitas ini, bila tidak dibenahi akan menjelma menjadi paradigma yang dijadikan sebagai tolok ukur bagi diri sendiri dalam menilai lingkungan (yg dinamis) di sekitarnya, sehingga akan menghasilkan kinerja yang  tidak bermanfaat dan tdk menyentuh kepentingan publik.

 

Untuk mewujudkan pelayanan publik biasa menjadi pelayanan publik yang istimewa, ada 3 (tiga) PARADIGMA PENGIKAT yang harus dibangun oleh aparatur, yaitu :

 

A.   MENGHARGAI DIRI SENDIRI

    Aparatur pelaksana pelayanan publik, harus :

§  Membangun Kompetensi diri (Pengetahuan, ketrampilan & penampilan)

§  Membangun motivasi diri & percaya diri untuk menjadi pribadi yang istimewa.

B. MENGHARGAI ORANG LAIN

§  Menjalin hubungan emosional yang positif dengan relasi/ stake holder

§  Jangan Under Estimate kepada orang lain

§  Prinsip tolong menolong ( membantu orang lain )

§  Do something the best

§  Memberi manfaat kepada orang lain

C. MENGHARGAI PEKERJAAN

    Membangun ethos kerja pelayanan yang cerdas.

 

ETHOS  KERJA  PELAYANAN CERDAS

Pelayanan adalah  RAHMAT

bahwa pelayanan harus dikerjakan dengan penuh ketulusan dan rasa syukur.

Pelayanan adalah  AMANAH

bahwa pelayanan harus dikerjakan dengan benar  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jujur dan penuh rasa tanggung jawab.

Pelayanan adalah  IBADAH

bahwa pelayanan harus dikerjakan dengan niat yang lurus, tulus dan serius penuh kecintaan.

Pelayanan adalah  KEHORMATAN

bahwa pelayanan harus dikerjakan dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, serta sikap ramah, santun dan rendah hati.

  

2.      KILAS BALIK PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

     Sebelum kita menyusun gagasan cerdas untuk melakukan perubahan kinerja pelayanan publik yang lebih baik, kita perlu kilas balik untuk memaknai perspektif otonomi daerah pada saat mulai dicanangkan, sehingga ikhtiar perubahan yang akan dilakukan tidak keluar dari frame otonomi daerah.

 

 2.1. Good Governance dan Kemandirian

 

Otonomi  daerah  mengandung  2 muatan substansial yang saling berkait yaitu :

Pertama,   Penataan  sistem   pemerintahan daerah sehingga mampu menampilkan diri sebagai pengelola kebijakan publik yang terpercaya (Good Governance) dan,

Kedua,     Penumbuhan  kemandirian  (Self-Sufficiency) melalui upaya pendayagunaan segenap sumber daya daerah.

Kedua muatan tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan demokratisasi merupakan proses jangka panjang (ideal) yang harus ditumbuhkan secara bertahap, sedangkan penumbuhan kemandirian ekonomi merupakan proses jangka pendek (realitas) yang “harus” dikerjakan sekarang juga. Mengapa ?

       Karena tingkat kemampuan ekonomi dan derajat kemandirian daerah akan sangat menentukan kualitas demokratisasi yang akan dihasilkan dari peningkatan kinerja kolektif, baik dari unsur legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

 

2.2. Corporate-Governance

 

Pada awal pencanangan otonomi daerah, berkembang paradigma sistem pemerintahan Corporate-Governance, yaitu pemerintahan yang dikelola berdasarkan perpaduan yang serasi antara prinsip partisipasi masyarakat luas dan prinsip kelayakan ekonomi.

 

Pemerintahan seperti ini identik dengan format perusahaan publik, yang di satu sisi harus membangun dan mengelola potensi ekonomi daerah secara layak, efisien, dan berdaya saing, dan disisi lain harus mengemban tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya.

 

Mekanisme demokrasi yang merupakan refleksi partisipasi masyarakat.

 

Kemandirian ekonomi, dicapai melalui perumusan kebijakan yang sehat, kreatif,dan inovatif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendayagunakan potensi ekonomi - sosial yang tersedia.

 

2.3.      Kebijakan publik yang sehat, kreatif dan inovatif

Agar hasil–hasil pembangunan dapat dirasakan dan memberikan vallue added secara langsung kepada masyarakat, maka kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah harus berbasis pada permasalahan yang dihadapi publik di setiap sektor, serta produk unggulan daerah.

Mengapa?

Karena kebijakan publik yang sehat harus bisa menjadi solusi alternatif bagi publik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedangkan produk unggulan daerah adalah merupakan salah satu kompetensi inti daerah yang bisa menjadi sarana untuk penumbuhan kemandirian ekonomi daerah.

Ada 5 hal strategic, yang akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dengan pola Corporate Governance, yang meliputi :

 

1.      Terdapat potensi ekonomi sosial yang layak sebagai basis pelaksanaan otonomi daerah, yang perlu dikaji  dengan analisis SWOT.

2.      Terdapat proses demokrasi yang sehat dan konstruktif yang bermuara pada satu kesatuan visi dan misi dalam rangka penumbuhan kemandirian.

3.      Meningkatnya  kemampuan  menggali, menarik dan memanfaatkan se-besar2nya  daya internal atau external yang tersedia, sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai basis bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

4.      Meningkatnya kemampuan  untuk menyusun perencanaan pembangunan sarana prasarana yang berorientasi pada penciptaan layanan kerja produktif yang dibarengi dengan kemampuan  untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan secara rasional, efisien, efektif dan akuntable.

5.      Meningkatnya kemampuan dalam perumusan kebijakan atau rangsangan yang adil, konsisten dan transparan, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berorientasi pada penguatan   basis perekonomian rakyat (resource based sector), sehingga kapasitas ekonomi sosial yang tersedia dalam masyarakat secara bertahap dapat beradaptasi dengan tuntutan kehidupan pasar bebas.

 

Langkah - langkah strategis untuk menentukan kebijakan publik yang kreatif dan inovatif adalah melalui tahapan sebagai berikut :

 

  1. Masing – masing sektor (SKPD) mengenali siapa stake holder / mitra binaannya
  2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi stake holder / mitra binaannya secara menyeluruh, baik di segmen hulu, segmen antara maupun segmen hilir.
  3. Menyusun alternatif solusinya.
  4. Menyusun rencana kerja terpadu dari segmen hulu, antara s/d hilir.
  5. Menyusun kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, yang sesuai kepentingan//kebutuhan publik.

 

2.4.            Pengembangan Kebijakan Pelayanan Publik. 

 

1.         Mewujudkan  SDM  yg kompeten dan berintegritas  tinggi.

2.         Membentuk  Organisasi  Pelayanan  yg  bermutu   dan  membangun  etos  Pelayanan  yg  cerdas.

3.         Menyediakan  infrastruktur  pelayanan  yg memadai.

4.         Memperbaiki  sistem  dan  prosedur  yg efektif dan efisien.

5.         Membangun  standar  untuk pelayanan  yang tinggi.

6.         Menciptakan manajemen komplain yang  efektif.

 

Mewujudkan  SDM  yg berintegritas  tinggi dan kompeten.

 

INTEGRITAS ( Integrity )

“ Kepatuhan & ketaatan yg totalitas terhadap nilai – nilai moral  atau  peraturan2 lainnya, shg dapat membangun pribadi yang terpercaya”.

 

 Integrity values :

      Menunjukkan Kejujuran

      Menjaga Komitmen

      Berperilaku secara Konsisten

      Memiliki Keberanian

 

 

Kejujuran    :

Jujur, terus terang berhadapan dengan orang lain, memberikan informasi akurat dan lengkap

Komitmen  :

Tindakan seperti yang dijanjikan, serta tidak memberikan   informasi yang rahasia



Copyright © 2015 by Kanreg IX BKN Jayapura All rights reserved.