Senin, 08 Agustus 2016 - 22:02:20 WIB
RASIONALISASI PNS , MERESAHKAN !
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Artikel Kepegawaian - Dibaca: 754 kali

OLEH: Satya Supardy *)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera dinyatakan, bahwa Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, dari rule government menjadi good governance, atau dari penyelenggaraan pemerintahan sentralistik ke desentralistik, harus segera diimbangi dengan peningkatan kompetensi dari PNS yang memadai dan yang sesuai dengan tuntutan tugas.

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) alasan mengapa PNS harus memiliki kompetensi dalam melaksanaan tugas, yakni :

1.      Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam melayani masyarakat.

2.      Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).

3.      Upaya untuk mengimbangi perubahan lingkungan strategis, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

4.      Perkembangan ilmu, pengetahuan dan tekhnologi serta era globalisasi yang berlangsung dan tidak mungkin dicegah lagi;

5.      Pelaksanaan otonomi daerah.

Tuntutan tuntutan kompetensi itulah yang kemudian mengemuka wacana kebijakan rasionalisasi PNS yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Menurut Yuddy Chrisnandi, perlunya rasionalisasi PNS karena saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi ini, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25% dari belanja pegawai. Pensiun dini pengurangan jumlah PNS melalui program rasionalisasi PNS mulai tahun 2017-2019.

Tujuan alasan penyebab kebijakan rasionalisasi PNS

Menurut Menpan RB dan juga maksud tujuan pengurangan Pegawai Negeri Sipil bertahap mulai tahun 2017 sampai 2019 adalah dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional dan berkompetensi tinggi, di samping mengurangi beban anggaran negara.

Tahapan Dan Kriteria PNS Program Rasionalisasi

Pemerintah tidak akan sembarangan menjalankan rencana program rasionalisasi jumlah PNS. Kementerian PNS menjelaskan, bahwa tahapan akan dilakukan secara cermat, dengan kajian mendalam agar kebijakan rasionalisasi mencapai tujuan yakni profesionalisme birokrasi. Berikut tahapan rasionalisasi pensiun dini PNS sebagai berikut yaitu :

1.      Dilakukan penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi, naik dari sisi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

2.      Setelah dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah.

3.      Hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran. Peta kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena mereka paling tahu kondisi pegawainya. Untuk mencegah penilaian tidak objektif, akan digunakan sistem penilaian yang dibuat pusat.

4.      Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) akan mengisi data, pegawainya masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten dan kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesuai. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai.

5.      ASN atau PNS yang masuk kuadran satu tetap dipertahankan. Yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi. Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi dan kuadran empat inilah yang kena kebijakan rasionalisasi

Kriteria Ketentuan PNS Yang Dirasionalisasi

Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Dari jumlah yang ada saat ini, yakni 4.517 juta orang, akan dipangkas hingga menjadi 1,3 juta. Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono memastikan PNS yang terkena rasionalisasi akan dipensiundinikan. Mereka akan diberi pesangon untuk modal usaha.

Sasaran yang kemungkinan besar terkena program rasionalisasi PNS ini adalah antara lain sebagai berikut :

·         Para PNS yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA., SMP dan SD. ‎Mereka menduduki jabatan fungsional umum (JFU), yang jumlahnya sebanyak 1,391 juta orang

·         PNS yang dirumahkan telah mengabdi minimal 10 tahun. "Rasionalisasi berupa pensiun dini juga diberlakukan untuk PNS yang pengabdiannya minimal 10 tahun".

Namun demikian, kajian tersebut dipastikan akan mengantisipasi agar proses rasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justru sebaliknya, dengan fiskal yang kuat negara bisa meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS, serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di segala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar.

Akan tetapi Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yang menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, menurut Jokowi, tidak benar. Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.

"Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 120.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Penataan PNS

Percepatan penataan PNS merupakan kelanjutan dari inventarisasi kembali PNS melalui PU-PNS (Pendataan Ulang PNS) yang telah dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara. Serta analisis jabatan dan beban kerja yang di-input melalui e-formasi pada 2015. Percepatan penataan PNS tersebut saat ini dalam pengkajian, nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan).

Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP). Dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing IP pada tahun 2016.

Adapun ruang lingkup pemetaan meliputi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (K3) PNS. Pada tahap I, pemetaan dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta PNS secara nasional. Pemetaan ini dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel. Hasil pemetaan K3 PNS akan dibagi kedalam 4 kuadran yang masing-masing kuadrannya akan diberikan rekomendasi tindak lanjut.

Kuadran 1 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, serta kinerjanya baik. Kuadran 2 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerjanya baik. Kuadran 3 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, tetapi kinerjanya rendah. Serta kuadran 4 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta kinerjanya pun rendah.

Bagi PNS yang masuk kuadran 1 direkomendasikan untuk dipertahankan atau siap dipromosikan. Sedangkan yang masuk kuadran 2 akan ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Yang masuk kuadran 3 direkomendasikan untuk dirotasi atau mutasi. Sedangkan bagi PNS yang masuk kuadran 4 direkomendasikan untuk dirasionalisasi.

Terhadap kelompok yang akan dirasionalisasi, akan didorong untuk dipensiundinikan atau melalui skema golden handshake atau pola pemberhentian lainnya. Juga akan diredistribusi ke tempat yang masih kekurangan PNS dengan diberikan Diklat terlebih dahulu.

Menurutnya, pelaksanaan rasionalisasi PNS direncanakan dimulai pada 2017. Diperkirakan, sekitar 300 ribu PNS masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati sampai dengan 2019, serta berlanjut sampai dengan 2024.

Dia mengatakan, secara simultan rasionalisasi PNS menjadi 3,5 juta, akan disinergikan dengan PNS yang pensiun sampai dengan 2019 sekitar 500 ribu.Untuk menjaring tenaga jabatan yang spesifik guna mendukung capaian kinerja organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka rekruitmen ASN juga dapat berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rasionalisasi PNS tersebut dilaksanakan seiring dengan penggantian proses manual tatakelola/perijinan dengan e-government (IT) .

Sebagai langkah antisipatif, PNS yang terkena rasionalisasi akan disiapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Agar bisa lebih mandiri dan produktif pada bidang lain yang lebih cocok bila tidak menjadi PNS lagi.

Rencana percepatan penataan PNS yang berimplikasi pada rasionalisasi PNS tersebut, lebih lanjut akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet, serta baru akan efektif dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Kesalahan Kebijakan meresahkan PNS

Rencana pemerintah melakukan rasionalisasi PNS di sejumlah lembaga dan kementerian mendapat reaksi dari kalangan anggota DPR. Rencana ini dinilai dapat memicu keresahan di kalangan PNS yang sangat dimungkinkan mengganggu kinerja mereka. Menurut Rianto, Ada tiga jenis kesalahan kebijakan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintah. Pertama, salah pikir. Konsekuensinya adalah, kebijakan yang dihasilkan ruwet, tidak jelas, dan membawa konflik. Kesalahan kedua, salah komunikasi atau salah ucap, baik salah di pesannya, media komunikasinya, ataupun waktu penyampaiannya. Konsekuensinya, kebijakan disalah-tasirkan, tidak dimengerti, dan menciptakan kegelisahan baru. Kesalahan ketiga, salah tindak atau salah melaksanakan. Konsekuensinya, sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak pernah dicapai. Dicapai pun hanya parsial. Tidak komprehensif seperti harapan.

Kesimpulannya adalah rencana rasionalisasi PNS, bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta yang kinerja dan disiplinnya buruk sehingga mengganggu pelayanan publik, kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kempan, Herman Suryatman, Selasa (7/6).

Sumber Bacaan :

1.      Rasionalisasi PNS dan 3 Kesalahan Menteri PAN-RB, Pendiri dan Partner, Institute for Policy and Administrative Reform. Pengajar Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dan Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia;.

2. Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 2014 Tentang Aparatur Supil Negara;

3.     http://www.newsfarras.com/2016/03/rasionalisasi-pns-2017.html;

4.      Berbagai sumber bacaan.

 

 

*) Satia Supardy adalah Widyaiswara Pusat Pengembangan Apartur Sipil Negara.



Copyright © 2015 by Kanreg IX BKN Jayapura All rights reserved.