Pensiun PNS
Diposting tanggal: 06 April 2015

 


 

 

 

 

 

 

 

Dasar Hukum : 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Perturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 59/KEP/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

 

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

  1. Usul masuk diterima dan diagendakan Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
  2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun mendistribusikan ke Seksi Pensiun PNS Instansi Kab/Kota dan Seksi Pensiun PNS Instansi Vertikal/Provinsi;
  3. Analis Kepegawaian / Pemroses Mutasi Kepegawaian memeriksa berkas usul dan membuat konsep SK serta melakukan penomoran;
  4. Proses SAPK, entry data, cetak SK, dan ditempel foto;
  5. SK Pensiun ditandatangani oleh Kepala Seksi / Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
  6. SK Diserahkan ke Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun untuk dibuat pengantar keluar dan diserahkan/dikirim kepada BKD/Penghubung sedangkan berkas pertinggal disimpan kedalam takah pensiun;
  7. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun membuatkan dan mengirimkan surat kepada instansi pengusul untuk melengkapi berkas bagi berkas usul yang tidak lengkap (BTL).

 

  Persyaratan Pengurusan Pensiun

 

1.       DPCP

2.       Foto copy SK pertama di legalisir

3.       Foto copy SK terakhir Di legalisir

4.       Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)

5.       Foto copy surat nikah dilegalisir

6.       Foto copy akte kelahiran anak di legalisir

7.       Foto copy KARPEG 

 

 

*      

 

 


Copyright © 2015 by Kanreg IX BKN Jayapura All rights reserved.